Jokowi-JK Umumkan nama 34 Menteri baru

Akhirnya, setelah resmi dilantik, pada hari minggu tanggal 26 Oktober ini, presiden terpilih,Joko widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf kalla sudah mengumumkan 34 orang menterinya di halaman belakang Istana Negara, Jakarta Pusat.Dalam sambutannya, Jokowi menamakan kabinetnya sebagai Kabinet Kerja. Hampir semua calon menteri yang dipanggil mengenakan kemeja putih seperti dikenakan Jokowi-JK.

Seperti yang dilansir tribunnews.com, menteri kabinet Kerja Jokowi ini didominasi oleh kader PDI-Perjuangan dan koalisi nya. Puan Maharani, Anis Baswedan, Tjahjo Kumolo adalah beberapa nama yang masuk dalam nama menteri kabinet Kerja Jokowi-JK. Berikut nama-nama menteri Kabinet Kerja 2014-2019 Era Jokowi-JK.

1. Sekretaris Negara, Pratikno

2. Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago

3. Menteri Kemaritiman, Indroyono Soesilo

4. Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan

5. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti

6. Menteri Pariwisata, M Yahya

7. Menteri ESDM, Sudirman Said

8. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edy Purdjianto

9. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo

10. Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi

11. Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu

12. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly

13. Menteri Komunikasi dan Informatikan, Rudiantara

14. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Crisnandi

15. Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil

16. Menteri Keuangan, Bambang Sumantri Brodjonegoro

17. Menteri BUMN, Rini M Soemarno

18. Menteri Koperasi dan UMKM, AA Ngurah Puspayoga

19. Menteri Perindustrian, Saleh Husin

20. Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel

21. Menteri Pertanian, Amran Sulaeman

22. Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dakhiri

23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat, Basuki Hadimuljono

24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaja

25. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Musyidan Baldan

26. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani

27. Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin

28. Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek

29. Menteri Sosial, Khofifah Indra Parawansa

30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise

31. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah, Anies Baswedan

32. Menteri Ristek dan Dikti, M Nasir

33. Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nachrawi

34. Menteri PDT dan Transmigrasi, Marwan Jafar

Sejumlah Pimpinan KMP Hadiri Pelantikan Jokowi JK

Sejumlah pimpinan parpol Koalisi Merah Putih telah tiba di Kompleks Parlemen, Senin (20/10/2014) pagi untuk menghadiri pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden RI ke-7. Sebelumnya, mereka melakukan pertemuan tertutup terlebih dulu di ruang Ketua DPR, Setya Novanto.

Sejumlah tokoh penting Koalisi Merah Putih(KMP) yang sudah hadir yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo. Hatta datang terlebih dulu sekitar pukul 08.00 dengan menggununkan kemeja putih dan jas.Saat tiba, Hatta terlihat terburu-buru. "Mau transit dulu ini," kata dia, saat ditanya soal rencana pertemuan di ruang pimpinan MPR/DPR.

Menyusul kemudian Wakil Sekretaris Jenderal PKS yang juga Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri mengaku tak ada pertemuan khusus yang dilakukan Koalias Merah Putih kali ini.

Selanjutnya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Sama seperti yang lainnya, Ical juga tak langsung menuju ruang sidang umum MPR. "Ini hanya makan-makan saja," kata dia sambil menuju ke lantai 3.

Selain ketiga tokoh ini, ada pula Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, dan Sekretaris Jenderal PAN Taufik Kurniawan.

Rencananya, acara pelantikan baru akan dilakukan sekitar pukul 10.00. Jokowi akan membacakan pidato pertamanya setelah dilantik sekitar pukul 10.12 WIB. Seluruh ketua umum partai politik dipastikan hadir pada acara ini. Namun, belum diketahui pasti soal kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dikutip dari Kompas

Anggota ISIS Berlatih menerbangkan jet Tempur

Isu terkini dari Kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dikabarkan tengah melatih anggotanya untuk menerbangkan tiga pesawat jet yang berhasil mereka rampas dari pasukan Suriah.

Lembaga pemantau HAM Suriah mengatakan ISIS menggunakan para pilot tempur Irak di masa pemerintahan Saddam Hussein untuk melatih anggota ISIS di Suriah.ISIS diketahui kerap menggunakan persenjataan yang mereka rampas dari pasukan Suriah atau Irak setelah mereka menduduki sejumlah pangkalan militer. Namun, ini adalah kali pertama ISIS menggunakan pesawat-pesawat tempur.

Direktur lembaga pemantau HAM Suriah (SOHR),Rami Abdulrahman, yang berbasis di London, mengungkapkan ISIS menerbangkan jet-jet tempur itu di atas pangkalan udara Al-Jarrah, Aleppo yang sudah mereka duduki. "Mereka memiliki pelatih yaitu para pilot Irak di masa pemerintahan Saddam Hussein," ujar Rami.

Sejauh ini belum jelas apakah jet-jet yang digunakan ISIS itu dipersenjatai atau para pilotnya bisa menerbangkannya dalam jarak yang lebih jauh. Sejumlah saksi mata di dekat pangkalan udara yang hanya berjarak 72 kilometer sebelah selatan perbatasan Turki, melihat beberapa jet jenis MiG-21 atau MiG-23 yang dirampas dari militer Suriah.

Bahkan beberapa waktu lalu, akun Twitter milik kelompok pro-ISIS mengunggah sejumlah foto pesawat jet yang berhasil dirampas ISIS di sejumlah lokasi di Suriah. Namun para analis dan diplomat mengatakan melihat kondisi pesawat yang fotonya diunggah di media sosial, mereka yakin jet-jet tempur itu tidak bisa digunakan lagi.

Dikutip dari Kompas

Rezim Sedekade SBY Di Warnai Korupsi

Menjelang pamitan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden RI Ke-6 dan berganti Joko widodo dan Jusuf kalla, ada hal menarik dalam masa kepimpinannya,yang paling jadi sorotan, pejabat yang terjerat korupsi.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersatu (GIB), Adhie M. Massardi, mengatakan bahwa selama kepemimpinan SBY selama 2004-2014 ini, ada kader-kader Demokrat yang dimasukkan ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu dan parlemen. Tapi, ada juga kader-kader partai Demokrat yang terjegal korupsi.

"Selain membawa ke Istana, SBY juga membawa teman-temannya ke KPK. Tercatat sudah ada Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, dan Angelina Sondakh. Begitu pula dengan Jero Wacik," kata Adhie di Jakarta, Sabtu 18 Oktober 2014.Selain itu, para pemimpin daerah pun juga ada yang terseret kasus korupsi.

Adhie pun menilai, SBY harus mempertanggungjawabkannya secara hukum dan moral. "Demoralisasi bukan hanya karena faktor demokrasi yang menjadi liberal, tapi juga kepemimpinan. Ini jadi hal yang paling penting," kata dia.

Menurut Adhie, SBY hanya menelurkan sedikit perubahan. Hanya ada dua perubahan yang dilakukan selama rezim SBY. "Perpindahan minyak ke gas dan perdamaian Aceh," kata dia.

Dikutip dari Vivanews

PM Australia Akan Hadiri Pelantikan Jokowi-JK

Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, dipastikan hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ketujuh R.I, Joko Widodo-Jusuf Kalla, di Gedung DPR/MPR, hari ini Senin 20 Oktober 2014.

Seperti yang dikabarkan Juru bicara Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Ray Marcello, membenarkan hal tersebut. "Iya benar, dia (Tony Abbott) akan hadir di acara pelantikan," kata Ray.

Menurut Ray, Tony sudah tiba di Jakarta pada sejak hari Minggu sore 19 Oktober 2014. Namun dia tidak merinci siapa saja yang ikut dalam rombongan Tony itu. Dia menyebut bahwa pelantikan ini merupakan hal yang penting bagi Australia. "Karena Indonesia merupakan tetangga yang penting," ujar Tony dalam keterangan resminya.

Sementara dalam keterangan tertulisnya, Tony mengatakan bahwa kunjungannya kali ini adalah kali ke empat ke Indonesia. Tony juga mengatakan Presiden SBY merupakan teman baik bagi Australia dan kawan dekat dari Perdana Menteri Australia sebelumnya sejak era John Howard.

"Sekarang Presiden Jokowi yang akan memerintah dengan niat baik, bagi negaranya dan juga bagi kami," ujar dia."Saya menantikan pertemuan dengan Joko Widodo besok, dan hubungan yang semakin erat nanti dengan tetangga terpenting kami," pungkas Tony.

dikutip dari Vivanews

TNI Ajukan 6 Calon Ajudan Jokowi

Menjelang masa jabatannya sebagai presiden RI, Jokowi mendapatkan kabar bahwa markas Besar Tentara Nasional Indonesia telah mengajukan enam nama perwira menengah sebagai ajudan Presiden Terpilih Joko Widodo. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Fuad Basya mengatakan keenam nama yang diajukan berasal dari tiga angkatan yaitu darat, laut dan udara.

"Ada dua nama dari masing-masing angkatan. Sampai saat ini kita masih menunggu beliau memilih siapa," katanya saat dihubungi Minggu, 19 Oktober 2014.Fuad mengatakan keenam nama yang diajukan ke Jokowi adalah para perwira menengah berpangkat Letnan Kolonel. "Jika terpilih pangkat mereka akan langsung dinaikkan menjadi kolonel," ujarnya.

Menurut Fuad keenam calon ajudan itu telah melalui berbagai proses seleksi. Mulai dari seleksi administrasi, akademis, fisik maupun psikotes. Fuad menerangkan ada tiga kriteria yang harus dimiliki seorang ajudan presiden. Seorang ajudan menurut Fuad harus memiliki intelektualitas, fisik dan kepribadian yang baik.

Namun Fuad sendiri tidak bersedia mengungkapkan siapa saja enam letnan kolonel yang telah diajukan sebagai ajudan. Jokowi nanti akan memilih masing-masing satu ajudan dari setiap angkatan. Fuad mengatakan nanti saja jika sudah terpilih, Mabes TNI akan mengumumkannya secara resmi.

"Tidak etis jika disampaikan sekarang. Bagaimana nanti jika sudah kami umumkan justru yang bersangkutan tidak terpilih?" ujarnya.Fuad menambahkan jika Jokowi telah resmi memilih ajudan, Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan segera mengeluarkan surat perintah terhadap para ajudan terpilih. "Sekaligus surat keputusan kenaikan pangkat dari Letkol menjadi Kolonel," katanya.

Dikutip dari Vivanews

KPK Akui Sulit Telusuri Harta Calon Menteri Jokowi-JK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pertemuan dengan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi), menjelang pelantikan presiden, Minggu untuk membahas rekam jejak calon menteri yang rencananya dipakai Jokowi-JK dalam kabinetnya.

Namun, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengaku kesulitan menelusuri catatan kekayaan calon menteri yang diserahkan Tim Transisi pada Jumat (17/10/2014), yang berlatar belakang swasta.

Menurutnya KPK hanya memiliki data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), bukan pihak swasta."Kami agak sulit kalau ada nama dari swasta, tapi kami punya sistem dari open source deteksi semuanya. Kalau rekam jejak pasti kami enggak punya data yang sangat luas, tapi kaitannya dengan data base yang dimiliki KPK, kalau LHKPN pasti itu penyelenggara negara kan? Kalau itu dari swasta agak sulit kan," kata Bambang.

Namun Bambang memastikan, KPK sudah berpengalaman dalam menelusuri rekam jejak. Penelusuran terhadap seseorang sebelumnya sudah pernah dilakukan KPK. Data kini sudah diserahkan ke pihak Jokowi.

Sementara beredar informasi bahwa ada sejumlah menteri yang dianggap bermasalah oleh KPK. Namun Bambang maupun pimpinan KPK lainnya enggan membeberkannya.

Dikutip dari Tribunnews